Welcome

Senin, 13 Februari 2012

Muslim Indonesia di mata orang Arab


Muslim Indonesia di mata orang ArabBeberapa waktu lalu pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sudah mencapai kesepakatan untuk menghentikan sementara (moratorium) pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi. Keputusan ini patut diapresiasi positif. Namun persoalannya tidak sesederhana itu.
SURAU : Kekerasan yang kerap menimpa TKI salah satunya bersumber dari stigma negatif yang selama ini berkembang di Arab, terutama Arab Saudi, tentang Muslim lain di luar Arab.
Umumnya mereka memandang keberislaman orang non Arab berada di bawah keislaman Arab. Dengan kata lain, Islam Arab itulah yang paling murni.

Setidaknya ada dua alasan kenapa mereka memandang keislamannya lebih dari yang lain.

Pertama, secara geneologis, mereka merupakan keturunan Arab asli yang sama dengan Nabi Muhammad.

Kita tahu bangsa Arab sangat mengagung-agungkan silsilah keluarganya melebihi bangsa lain di dunia.

Semakin murni kearabannya, berarti semakin murni juga keislamannya.

Kedua, secara geografis, Arab Saudi bukan saja tempat lahirnya Islam tetapi juga tempat dua kota suci umat Islam, Makkah dan Madinah.

Bagi mereka, semakin jauh tempat dengan kedua kota suci itu, maka kadar keislamannya semakin turun.

Karenanya tradisi haji dianggap sebagai gerak kembali pada kemurnian Islam.

Dari dua alasan itu saja sudah cukup melegitimasi mereka memandang umat Islam Indonesia sebagai second class.

Ditambah lagi corak keberagamaan Muslim Indonesia yang cenderung akomodatif terhadap budaya lokal justru dipandang semakin menjauhkan Islam dari keasliannya, yang dalam bahasa mereka biasa disebut bid'ah (herecy).

Karena itulah kita mafhum jika sudah puluhan tahun silam pemerintah Arab Saudi berkali-kali berupaya menyebarkan paham keislamannya yang bercorak Wahabi di Indonesia dengan maksud mendekatkan Islam Indonesia dengan Islam Arab.

Upaya itu masih terus dilakukan sampai sekarang melalui jalur pendidikan, publikasi, organisasi, dan lainnya.

Meskipun itu semua tidak cukup berhasil karena karakter Islam Arab yang kaku memang tidak senapas dengan budaya Indonesia.

Jika Muslim Indonesia biasa saja dianggap lebih rendah, apalagi dengan saudara kita yang kebetulan "harus" menjadi tenaga kerja di Arab Saudi.

Mereka tidak saja dipandang rendah, bahkan terutama pembantu rumah tangga, dipandang sama dengan budak, tepat seperti yang dikatakan mantan Ketua PBNU Hasyim Muzadi.

Mengubah stigma negatif orang Arab terhadap Muslim lainnya bukan hal mudah.

Hal ini berkait erat dengan faktor-faktor sosial, budaya, dan paham keagamaannya.

Karena itu modal Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia yang paling demokratis, tidak cukup untuk mengubah pandangan orang Arab tentang harkat dan martabat bangsa Indonesia dan juga bangsa lainnya.

Ironisnya lagi, angin demokrasi di Timur Tengah yang meniupkan semangat egalitarianisme tidak cukup kencang berembus masuk ke Arab Saudi saking kuatnya kontrol pemerintah.

Selama rezim yang berkuasa masih otoriter dan represif sulit mengharapkan terjadinya perubahan pandangan masyarakat Arab yang lebih baik.

Diplomasi Ulama

Kondisi tersebut tak berarti tertutup sama sekali kemungkinan untuk mengubah pandangan orang Arab terhadap Muslim Indonesia dan khususnya terhadap TKI.

Setidaknya upaya itu bisa dilakukan oleh ormas-ormas Islam Indonesia yang memiliki jaringan dan kedekatan dengan tokoh-tokoh agama di Arab Saudi.

Organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), umumnya memiliki hubungan erat dengan sejumlah ulama di Arab Saudi.

Dari situlah dapat dibangun komunikasi guna memberikan pemahaman dan penyadaran kepada warga Arab agar menghormati hak asasi manusia; bahwa pembantu rumah tangga adalah manusia bebas yang sama hak dan derajatnya dengan manusia lainnya.

Ormas-ormas Islam itu bersama ulama-ulama terkemuka Arab pun dapat melakukan tekanan pada pemerintah agar serius memberikan jaminan perlindungan TKI.

Setidaknya sejarah pernah membuktikan bagaimana diplomasi para ulama tanah air berhasil mengubah kebijakan Raja Abdul Azis bin Saud, ayah Raja Abdullah yang memimpin Arab Saudi saat ini.

Tanggal 31 Januari 1926, sejumlah ulama Indonesia yang tergabung dalam Komite Hejaz mengutus delegasi untuk menghadiri kongres Islam internasional di Makkah.

Delegasi Indonesia bergabung dengan delegasi Mesir dan dipimpin Syekh Ghanaim.

Misinya menemui raja Saud untuk memberikan kebebasan bermazhab kepada jamaah haji yang datang ke Makkah agar tidak dipaksa mengikuti faham Wahabi.

Misi sukses, Saud menerima permintaan itu.

Belajar dari pengalaman itu, pemerintah Indonesia sudah semestinya melibatkan peran ormas-ormas Islam.

Terlebih lagi pada 24-26 Juli mendatang akan berlangsung kongres Islam internasional di Makkah yang diselenggarakan oleh ormas Islam terbesar di dunia, Rabithah Alam Islami (Muslim World League).

Tema yang diangkat adalah Al-Alam al-Islami: al-Musykilat wa al-Hulul(Dunia Islam: Problem dan Solusi).

Indonesia melalui delegasinya yang akan hadir pada forum tersebut sudah semestinya membawa agenda persoalan TKI yang justru banyak mengalami kekejaman di negara-negara Timur Tengah.

Bukankah itu persoalan Muslim Indonesia yang paling mendesak saat ini dalam kaitannya dengan negara-negara Muslim lainnya.

Delegasi Indonesia bahkan perlu mendorong lahirnya fatwa kewajiban setiap negara melindungi buruh dan pekerja migran serta mengharamkan setiap penindasan dan kekejaman terhadap pembantu rumah tangga.

Fatwa ini sangat penting sebagai basis legitimasi untuk mendorong lahirnya konstitusi yang betul-betul menjamin perlindungan TKI di negara-negara Arab.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar